Apa konsekuensi hukum ditandatanganinya suatu perjanjian oleh pihak-pihak


1. Berdasarkan definisi-definisi hubungan masyarakat, ditemukan setidaknya 5 (lima) elemen dasar untuk memahami kegiatan dan program kehumasan, di ant


aranya adalah elemen hubungan dan elemen komunikasi. Jelaskan perbedaan antara elemen hubungan dan elemen komunikasi dalam humas beserta contohnya!


dibawah ini ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yg berasal dari luar a perdagangan narkoba b penangkapan ikan secara illegal c agresi militer


d gerakan separatis di daerah​


gambar tokoh perintis kebangkitan nasional dan peran terhadap kebangkitan nasional​​


secara umum tempo dibedakan menjadi tiga macam tanda tempo cepat sedangkan adat dan lambat bila lagu menggambarkan kegembiraan atau keriangan bisa men


ggunakan tempo cepat sementara lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang maupun tempo lambat dengan demikian tempo dapat didefinisikan didefinisikan sebagai​


apa sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman?…………________________________________tolong di jwb :)tlng yaa :<>:αokieo


k lah ye kan​


Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam bahasa daerah ada bahasa Bugis , Jawa , Sunda , dan Batak . Meskipun begitu, bahasa Indonesia menjadi


satu-satunya bahasa yang dijadikan bahasa nasional . menurut pendapatmu mengapa harus ada bahasa nasional ?​


jelaskan perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi dlm asasi otonomi daerah​


Sejak terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang diperparah dengan pandemi Covid 19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini telah mengguncang s


ektor perbankan yang terlihat dari turunnya keuntungan perbankan dan cukup tingginya non performing loan. Menurut pendapat anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bank umum untuk dapat tetap bertahan ditengah kondisi ekonomi nasional dan dunia yang tidak kondusif. Pada kondisi yang tidak stabil ini, menurut anda apakah bank umum conventional lebih baik dari pada bank syariah atau sebaliknya?, jelaskan?​


undang undang nomor dan thn berapa yg mengatur tentang pertahanan negara adalah ​


Contoh Penerapan tanggung jawab sebagai warga negara?……………………:()pliss jwb okie jwb ye ini pntng tuk us(teori)jwb ya!​

Sumber foto: di sini

Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian

Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

  3. suatu pokok persoalan tertentu;

  4. suatu sebab yang tidak terlarang

Syarat pertama dalam pasal tersebut adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Salim H.S., et.al. dalam bukunya Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) (hal. 9), kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

Lebih lanjut dalam Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan bahwa:

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Oleh karena itu, kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang tidak mengandung unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUH Perdata kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan paksaan. Masing-masing berbunyi:

Pasal 1324 KUH Perdata

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pasal 1325 KUH Perdata

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Syarat selanjutnya adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.[1] Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:[2]

  1. anak yang belum dewasa;

  2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.[3] Pada dasarnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Artinya, meskipun barangnya belum ada pada saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya perjanjian jika barang itu akan ada di kemudian hari.

Terakhir, berkaitan dengan sebab yang halal, Pasal 1337 KUH Perdata mengatur bahwa:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.  

Kekuatan Hukum Perjanjian Back Date

Terdapat ketentuan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa syarat kesatu dan kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena terkait tentang para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena terkait tentang objek perjanjian.

Salim H.S. dalam buku Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (hal. 35) menguraikan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun apabila para pihak tidak mengajukan keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, perjanjian batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Dengan batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Syarat pertama terkait kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga mencerminkan asas konsensual. Maksud asas konsensual ini, menurut Salim H.S. dalam buku Perancangan Kontrak (hal. 10), adalah bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu juga.

Selain itu, sebuah perjanjian juga didasari oleh asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian (hal. 47), dengan menekankan pada kata “semua‟, maka pasal tersebut seolah menyatakan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja). Perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda perihal perjanjian ditandatangani pada bulan April 2019 sementara jangka waktu perjanjian dimulai dari bulan Januari 2019, sebenarnya tidak diatur maupun dilarang oleh undang-undang. Menurut hemat kami, tidak ada masalah sepanjang para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut sepakat, dan tidak ada paksaan atau ancaman dalam menandatangani perjanjian tersebut. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka setelah ditandandatangani, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Perjanjian itu sendiri lahir semenjak adanya kata sepakat dari para pihak. Tetapi perlu diperhatikan apakah dengan adanya perbedaan tanggal penandatanganan dari yang seharusnya, ada pihak lain yang dirugikan atau ada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya saja menghindari pajak dan sebagainya).

Dalam perjanjian juga terdapat asas iktikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas. Adanya asas iktikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok – pokok Hukum Perdata (hal. 41), asas iktikad baik (good faith) artinya melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, perjanjian yang baru ditandatangani pada bulan April 2019 di saat tindakan nyata sudah dilaksanakan sejak Januari 2019 tidak menjadi masalah, selama dalam melaksanakan perjanjian tersebut telah terwujud asas iktikad baik.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi:

  1. Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

  2. Salim H.S., et.al. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

  3. Subekti. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1976.

  4. Subekti. Pokok–pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 1998.

[1] Pasal 1329 KUH Perdata

[2] Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata

[3] Pasal 1333 KUH Perdata

Leave a Comment