Kebijakan yang dikeluarkan pada masa presiden habibie adalah


Bantu ulangan akhir semester minta tolong smk mapel sejarah mau dikumpul sekarang


jelaskan pelajaran yang dipetik dari terbentuknya kerajaan sriwijaya ​


dinasti Bani Umayyah muncul dan berkembang dari keturunan?​


situasi ekonomi, politik, pertahanan, sosial, keamanan pada order lama​


kls:X Teisejarah10 soal tentang kerajaan islam di kalimantan beserta jawabannya ​


bantu ulangan akhir semester smk mapel sejarah besok mau dikumpul jgan gasal gasal

apa saja unsur-unsur dalm istilah ketahanan nasional pada tahun 1968 adalah


awal kedatangannya jepang di indonesia menunjukkan sikap moderat, bertujuan


bagaimana pengaruhnya bidang pemerintahan diindonesia setelah masuknya kebudayaan hindu budha


bagaimana keadaaan politik indonesia sebelum kedatangan jepang

Beberapa kebijakan B. J. Habibie selama menjabat menjadi presiden adalah diberlakukannya kebebasan pers, pemilu yang bebas dan demokratis, otonomi daerah, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut:

Kebijakan yang dilakukan oleh BJ Habibie saat ia menjabat sebagai presiden demi tercapainya reformasi di antaranya adalah sebagai berikut.

  1. Kebebasan pers.
  2. Pemilu bebas dan demokratis.
  3. Otonomi daerah.
  4. Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang pernah mengkritik presiden di masa Orde Baru).
  5. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.
  6. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI.

Lihat Foto

Dokumen Kompas

BJ Habibie, Kamis (21/5/1998) mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI yang baru di Jakarta, disaksikan presiden sebelumnya, Soeharto

KOMPAS.com – Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto.

Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia.

Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dialaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, hingga kemerdekaan Timor Leste. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie:

Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman.

Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,  dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. 

Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie

  • Pemilu bebas dan demokratis

Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu.

Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999.

Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955.

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia.

Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia.

Leave a Comment