Laut China Selatan dan kepulauan Spratly menjadi sumber konflik antara Tiongkok dengan negara ASEAN

Asnani, Usman & Rizal Sukma, 1997, “Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN”. Jakarta: CSIS.

Buszynski, Leszek, 2012. “The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry”. The Washington Quaterly, Spring.

Djalal, Hasim, 2012, “Thirty years after the adoption of UNCLOS 1982,” Jakarta Post, 21 August 2012.

Emmers, Ralf, 2012, “ASEAN, China and the South China Sea: an opportunity missed”, IDSS Commentaries, 30/2012.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2007, “Dualisme Penelitian Hukum”, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ibrahim, Johnny , 2006. “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang, Boymedia Publishing.

P.P, Nainggolan, 2013, “Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan”. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.

Wiranto, Surya, 2016, “Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional”. PT Leutika Nouvalitera Cetakan Pertama Maret 2016, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press.

ARTIKEL

Harahap, Anugerah Baginda, 2016, Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Soetarno, Andrie, 2013, “Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan terhadp Batas Wilayah Laut RI”, (Komenko Polhukam: April tahun 2013).

Sudira, I Nyoman, 2014, “Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropah”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Print ISSN: 2615-2562/online ISSN:2406-8748 Vol. 10 No. 2 Tahun 2014.

Tim Wantimpres, 2010, “Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan”, (Executive Summary: 2010).

Xianshi, Jin Xianshi, 2000, Marine Fishery Resources and Managemen in China” (papaer presented at the ICFO Seminar, Qingdao, RRT, 25-29 Oktober 2000). Lihat juga Kuang-Hsiung Wang, “Bridge Over Troubled Waters: Fisheries Cooperation as a Resolution to the South China Sea Conflicts,” The Pacific Review 14, no. 4 (2001)

Alex Calvo, “China, the Philippines, Vietnam and International Arbitration in South China Sea,” The Asia-Pacific Journal. (Diakses 29 Februari 2018).

ARTIKEL LAINNYA

Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada, 2016, Peran Strategis Indonesia Dalam Krisis Laut China Selatan.

“Sengketa Wilayah Laut China Selatan” dalam features/2012/12/31/aayear-end-story, diakses 1 Februari 2018

“ASEAN dalam Pengelolaan Konflik Laut China Selatan” dalam wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/, diakses 1 Februari 2018.

ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara kawasan Asia Tenggara yang pertama kali didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. ASEAN kemudian mempunyai legal personality dengan disepakatinya ASEAN Charter pada 2008. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok), pada 1 Januari 2018.

“Singapura Desak China Jelaskan Klaim” dalam 2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klaim, diakses 29 Januari 2018.

“Indonesia di Pusaran Konflik Laut Chian Selatan” dalam indonesia-di-pusaran-konflik-laut-china-selatan-1445604047, diakses 30 Januari 2018.

“Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan” dalam 2011/07/110719_spratlyconflict, diakses 30 Februari 2018

“Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan” dalam 2011/07/110719_spratlyconflict, diakses 30 Februari 2018

Kekuasaan, China, diakses 20 Maret 2018.

Smkfml, diakses 28 Februari 2018.

diakses 28 Februari 2018.

diakses 23 Maret 2018.

diakses 28 Februari 2018.

wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/diakses 19 Maret 2018.

BERITA HARIAN

Mogato, Manuel,2012, Philippines sees Japan as balance to China ambitions, Jakarta Post Desember 2012. Lihat juga Lihat juga Reuters, Vietnam steps up sea patrols as tensions with China rise, Jakarta Post, 5 Desember 2012.

Kompas, 5 Desember 2012.

Kompas 11 Desember 2012.

Kompas.com. 2017. Sengketa Laut China Selatan. [ONLINE] Available at: pilihan/list/4249/sengketa.laut.china.selatan. [diakses 17 May 2017].

Pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota ASEAN di Bali, Juli 2011, menyatakan kekhawatiran yang serius atas berbagai insiden yang terjadi di Laut Cina Selatan; lihat:

Presiden Indonesia dalam dialog Shangri-la, Singapura, Juli 2012, dilaporkan di situs Kementrian Luar Negeri Indonesia:

Komentar Hugh White dari Lowye Institute, The Interpreter: 2012/08/02/ASEAN-wont-help-US-manage-China.aspx

Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Cina pada 21 Juli 2012, lihat: eng/xwfw/s2510/t955114.htm

Prinsip nomor 4 dari Enam Prinsip ASEAN tentang Laut Cina Selatan

Pasal 14 dari Zona Ekonomi Eksklusif and Continental Shelf Act (26 Juni 1998) menyatakan bahwa “aturan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak historis Republik Rakyat Cina.”

Proposal Filipina pada UNCLOS at A/AC.138/SC.II/L.46

Pasal 4 dari Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan menyatakan “Menyerahkan pada semua pihak yang terkait untuk menerapkan prinsip-prinsip yang termuat di dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia sebagai dasar untuk menyusun sebuah code of international conduct di Laut Cina Selatan.”

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan 15 Tahun Hubungan ASEAN-Cina, ASEAN dan Cina berjanji untuk “bekerja untuk mewujudkan penggunaan, berdasarkan kesepakatan maksimum, suatu code of conduct di Laut Cina Selatan, yang akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut” (Pasal 14 dari Deklarasi Bersama, lihat:


Page 2

DOI:

Jum’at, 03 Juli 2020 – 07:00 WIB

Asrudin Azwar

Asrudin Azwar Peneliti, pendiri The Asrudian Center

SEPERTI

pada tahun-tahun sebelumnya, sampai Juni 2020 ini ketegangan di kawasan Laut China Selatan (LCS) belum juga menunjukkan peredaan. Grafiknya justru terus meningkat di tengah mewabahnya virus korona.

Pada Januari 2020 lalu, misalnya, China diketahui melakukan klaim sepihak atas Laut Natuna yang menjadi wilayah Indonesia. China juga dikabarkan telah menenggelamkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel pada April 2020. Dan masih segar dalam pemberitaan adalah terjadinya insiden West Capella bulan lalu di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas laut, yang dilakukan kapal West Capella, China, dikabarkan mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pemindaian. Menyikapi langkah provokatif China itu, Malaysia mengirim kapal angkatan lautnya ke lokasi tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik dan klaim antar negara di perairan Laut China Selatan kian memanas. Terutama antara China dengan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Meskipun ada hukum internasional, yakni Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), China seakan tidak acuh dan bahkan semakin berani untuk mengklaim sepihak, setidaknya 80% kawasan di perairan ini.

Lalu, mengapa China berani untuk mengklaim sepihak wilayah perairan tersebut? Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan setidaknya ada tiga alasan mengapa China berani seperti itu.

“Ada tiga alasan mengapa China sangat ingin mengklaim wilayah Laut China Selatan. Pertama, China memang selalu mengklaim bahwa mereka selalu ada di Laut China Selatan, yang Sembilan Garis Imajiner (Nine Dash Line) itu,” ujar Prof Hikmahanto ketika dihubungi oleh CNBC Indonesia pada Jumat (24/7/2020) sore.

Kedua, menurut Hikmahanto, China sampai kapanpun akan mempertahankan sikap mereka. Kemudian yang terakhir, China kini memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang dapat memperkuat gerakan klaim mereka di wilayah di Laut China Selatan.”Meskipun Amerika Serikat mengancam, China akan tetap mempertahankan posisi mereka karena baik militer dan ekonomi mereka sudah siap,” lanjutnya.Hikmahanto mengatakan jika China, yang memiliki populasi sekitar 1,3 miliar orang, tidak dapat mengklaim wilayah di perairan tersebut, mereka tidak akan bisa bertahan. Laut China Selatan sendiri memiliki potensi yang besar, sebab di sana ada sumber daya alam, mulai dari gas, ikan, dan lain sebagainya.

“Selain itu, kalau Pemerintah China tidak keras, maka rakyatnya akan menganggap bahwa pemerintah tidak kuat atau lemah. Kan sama saja seperti di Indonesia, klaim satu inci pun kalau kedaulatan kita mundur, pasti kita akan mempertahankan,” imbuh Hikmahanto

Menyoal UNCLOS, Hikmahanto mengatakan bukan sesuatu yang harus China ikuti, sebab hukum internasional tersebut layaknya hukum rimba.Dalam masyarakat internasional, menurut Hikmahanto, tidak ada entitas yang tinggi seperti di Indonesia, yang di dalam hukum nasional memiliki pengadilan yang menentukan salah atau tidaknya seseorang atau badan.”Siapa yang kuat ya mereka akan mengklaim tersebut, dan mereka menggunakan aturan itu sebagai pre teks (teks tanpa sebuah konteks), atau justifikasi tindakannya. Jadi ini kuat-kuatan antara negara saja sebenarnya,” paparnya.Lebih lanjut, Hikmahanto mengatakan klaim ini akan berlangsung lama dan bahkan sampai kiamat. “Ya mau gimana lagi, yang satu tidak mau mundu, yang satu juga samanya. Memang terkadang intensitasnya tinggi, kadang rendah juga,” tukasnya.Laut China Selatan diketahui menjadi salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia, dan menjadi sub-wilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik.Dilansir CFR Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan yang melintasi kawasan ini pada 2016 mencapai US$3,37 triliun. Bahkan perdagangan gas alam cair global yang transit melalui Laut China Selatan pada 2017 sebanyak 40 persen dari total konsumsi dunia.Perairan ini juga kaya akan sumber daya hasil laut. Laut China Selatan dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan, serta 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di perairan ini.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Leave a Comment