Mengapa korupsi di Indonesia masih tetap relatif tinggi?

Suara.com – Penyebab utama yang membuat kasus korupsi masih kerap terjadi adalah karena masih adanya sistem yang membuka celah tindakan tersebut. Hal ini dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.

“Sebagaimana hasil analisis yang telah dilakukan Kemendagri, penyebab pertama, yakni masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi, termasuk di dalamnya, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan,” katanya.

Hal ini dikatakannya saat rapat kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/1/2022).

Mendagri mengatakan, sejumlah penerapan administrasi pemerintahan masih membuka peluang terjadinya tindakan korupsi, misalnya sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang berbelit-belit, dan regulasi yang terlalu panjang. Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional.

Baca Juga: Minta Provinsi Riau Maksimalkan Vaksinasi, Mendagri Tito Karnavian: Harus Door to Door

Karena itu, lanjut Mendagri, perlu penerapan sistem administasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan. Hal itulah yang memunculkan konsep smart city, smart government, dan e-government.

“Saya kira, hal-hal tindak pidana korupsi karena sistemnya. Oleh karena itu, perbaikan sistem perlu kita lakukan,” ujar Mendagri.

Sementara itu, penyebab kedua,terkait dengan kurangnya integritas yang dimiliki individu, sehingga memunculkan tindakan korupsi. Hal itu juga didorong oleh kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara.

Menurut Mendagri, aspek kesejahteraan perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Meski hal itu tidak sepenuhnya menjamin mampu menghilangkan perilaku korup.

“Tapi yang hampir pasti, kalau semua kurang, maka dia berusaha untuk mencari dan, akhirnya melakukan tindak pidana korupsi,” terang Mendagri.

Baca Juga: Kunker ke Riau, Tito Karnavian Tinjau Vaksinasi Merdeka Siswa SD Pekanbaru

Penyebab ketiga, terkait dengan budaya (culture). Seringkali ditemukan praktik-praktik yang salah, tapi dianggap benar karena kebiasaan.

Oleh:

Antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan orang per orang atau personal melainkan persoalan sistemik.

Dia menyebut persoalan korupsi disebabkan terutama lantaran sistem politik di Indonesia yang masih berbiaya tinggi.

“Bacaan KPK saat ini bahwa tindak pidana korupsi bukan penyakit personal, bukan hanya penyakit personal orang perorang tetapi masalah sistemik. Faktor yang paling menentukan lahirnya tipikor adalah faktor politik di Indonesia berbiaya tinggi,” ujar Ghufron dalam Anti-Corruption Summit-4 yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga : Berantas Korupsi, KPK Kini Bertambah \’Gemuk\’

Dia menyebut politik berbiaya tinggi berakibat pada penyelenggara negara yang terpilih melalui pemilihan mencari cara untuk ‘balik modal’.

Akibatnya, para penyelenggara negara tidak fokus melayani masyarakat, dan justru sibuk memperjualbelikan kewenangan, fasilitas dan keuangan negara.

“Ketika menjabat pada jabatan-jabatan politik karena berbiaya tinggi maka kemudian dia termotivasi untuk mengembalikan modalnya, pada saat termotivasi untuk mengembalikan modal maka yang terjadi adalah menjualbelikan jabatannya, wewenangnya, dan fasilitas dan keuangan negaranya,” kata Ghufron.

Baca Juga : Ketua KPK Ungkap 3 Strategi Pemberantasan Korupsi, Apa Saja?

Hal itu diketahui berdasarkan penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK selama ini. Menurut dia, tingkat demokrasi Indonesia relatif baik.

Seharusnya, semakin demokratis suatu negara transparan tata kelola pemerintahana berdampak pada rendahnya tingkat korupsi. Namun, nyatanya, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi hingga saat ini.

“Idealnya demokrasi semakin bagus, rakyat semakin menemukan pemimpin-pemimpin yang baik berintegritas maka kemudian harapannya tindak pidana korupsi semakin rendah,” katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Mengapa korupsi tetap tumbuh subur?

Keterangan gambar,

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat dukungan luas di masyarakat.

Kunjungan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung akhir pekan lalu dan bertemu dengan terpidana kasus korupsi, Fahd A Rafiq dikecam.

Sebagian kalangan menuding kunjungan tersebut terkait kepentingan pribadi setelah dalam sidang Fahd menyebut Priyo Budi Santoso menerima komisi dalam proyek pengadaan laboratorium komputer di Kementerian Agama sebesar 1% dari nilai proyek.

Ia juga disebut menerima komisi dari penggandaan Al Quran pada 2011.

Kasus ini hanya salah satu contoh kasus korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri mengatakan sepanjang Oktober 2004 hingga Juli 2012 terdapat ribuan pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi di segala lapisan pejabat daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, hingga anggota dewan perwakilan daerah.

Jumlah tersebut belum termasuk para pejabat pusat dan bawahan-bawahan mereka. Hingga kini masih banyak kasus yang ditangani KPK, termasuk proyek Hambalang yang menyeret mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Mengapa korupsi tetap tumbuh subur di Indonesia padahal Komisi Pemberantasan Korupsi aktif melakukan pemberantasan?

Faktor-faktor apa saja yang membuat korupsi masih terjadi meskipun para pelaku dihukum penjara?

Apakah sinyalemen adanya kemudahan-kemudahan di penjara kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi?

Kirim pendapat Anda untuk Forum BBC Indonesia yang disiarkan di radio setiap Kamis pukul 1800 WIB dan juga dapat disimak melalui internet BBCIndonesia.com.

Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan di bawah ini. Jangan lupa cantumkan nama dan asal kota Anda.

Cantumkan nomor telepon bila Anda bersedia dihubungi BBC apabila komentar Anda terpilih.

Ragam komentar

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca

Podcast

Investigasi: Skandal Adopsi

Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu

Episode

Akhir dari Podcast

“Apabila koruptor dikenakan tindak pencucian uang seperti Ahmad Fathanah, bisa sedikit mengurangi korupsi. Masa euforia masih terjadi, banyak partai didukung oleh jaringan preman entah lokal atau nasional, membutuhkan biaya operasional yang besar untuk kampanye, maka hampir setiap pejabat publik mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk biaya preman.Sebagian besar oknum TNI dan polisi turut terlibat didalamnya. Wajib militer akan mengurangi korupsi secara signifikan.” Sigit Bani Prabowo, Klaten.

“Korupsi seperti tidak ada habis-habisnya, calon koruptor baru terus tumbuh dengan usia yang lebih muda. Dalam sistem birokrasi, para birokrat muda mencontoh para pendahulunya seolah korupsi menjadi hal yang lumrah. Tidak ada semangat penolakan dari mereka. Kemana nilai-nilai kebaikan yang mereka peroleh dari proses pendidikan yang telah mereka lalui selama ini? Jika ini terus terjadi, proses pemberantasan korupsi seperti “menggarami air laut”. Sjafruddin Seuriget, Langsa, Aceh.

“Yang jelas budaya malu sudah tidah ada lagi di negeri ini. Mereka (para pejabat) yang notabene dipilih rakyat sudah tidak menghiraukan nasib rakyat, mereka hanya mementingkan diri sendiri (dan golongannya). Cara paling mudah menghilangkan korupsi di negeri ini adalah memberikan hukuman dengan memiskinkan yang bersangkutan dan menyuruh mengembalikan uang hasil korupsi dan di penjara digabungkan dengan para maling ayam dan para pembunuh. Kusdiyanto, Pemalang.

“Diangkat sebagai seorang pejabat itu bukan untuk melaksanakan tanggungjawab, tapi adalah sebagai kesempatan untuk mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mencapai posisi itu, plus keuntungan yang diimpikan. Namanya juga aji-aji mumpung. Makanya banyak pejabat yang kurang becus pada bidangnya, malah sibuk dengan menumpuk kekayaan. Andaikan becus kerja pun juga untuk sekedar membangun citra diri, agar nanti terpilih lagi.” Irwan Rosyadi, Washington DC.

Efek jera

“Sederhana, karena hukum tunduk pada politik. Penegakan hukum yang setengah hati menjadikan negeri ini sebagai surga bagi koruptor. Selain itu, mantan narapidana korupsi ketika kembali kemasyarakat masih mendapat posisi terhormat. Tidak ada sanksi sosial dari masyarakat.” Irwan Ali, Makassar.

“Karena dalam memilih anggota dewan, rakyat pemilih latar pendidikannya banyak yang rendah jadi tidak mengetahui siapa yang dipilih.” Saleh Alhasini, Surabaya.

“Karena hukumannya terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera.” Doan Masengi, Manado.

“Karena hukumannya ringan banget. Maling sandal atau maling miliaran/triliunan hukumannya podo wae alias sama saja. Sistem wani piro harus segera diberantas tuntas.” Gun Smoker, BBC Indonesia di Facebook.

“Korupsi kan sudah menjadi budaya kalau sudah tidak ada yang masuk penjara berarti bukan budaya lagi.” Muhammad Yusuf Om Ucoep, BBC Indonesia di Facebook.

Leave a Comment