Mengapa orang Melayu menjadikan alam dan hutan tanah sebagai marwah yang patut dijaga keberadaannya

Ruang kehidupan (lebensraum atau living space) dikatakan sebagai saujana –hamparan luas sejauh mata memandang atau sepemandangan mata jauhnya– yang dijaga dalam adat dikungkung oleh negeri. Sebagai unsur pembentuk alam, hutan tanah adalah ruang kehidupan  komunal dengan urutan fungsinya masing-masing.

Ruang (space)kehidupan itu membentuk satuan wilayah tradisional yang distribusikan secara umum (dan bervariasi) ke dalam lanskap tempat (place). Fungsi dan pembagian ruang itu dikelola secara ketat melalui lembaga kekuasaan tradisional “tali berpilin tiga” (adat – ulama – pemerintah) yang berurat-berakar dalam komunitas, baik yang berbentuk kerajaan/kesultanan, maupun adat/kedatuan.

Apabila satuan wilayahnya berbentuk kerajaan/kesultanan, maka distribusinya disahkan oleh Raja/Sultan, sehingga kepemilikannya disebut hutan-tanah kayat. Istilah ‘kayat’ merujuk pada pengertian ‘hikayat’, kisahan/naratif yang dalam konteks ini berisikan penjelasan tertulis riwayat pengalihan kekuasaan pengelolaan atas hutan-tanah tersebut dari raja/sultan kepada pribadi maupun komunitas. Di masa Hindia-Belanda, ‘tanah kayat’ ini disebut grant Sultan.

Apabila satuan wilayahnya berbentuk pemerintahan adat, maka satuan wilayah tersebut disebut hutan-tanah ulayat. Hutan-tanah ini milik komunal (yang dalam adat Melayu di Riau secara variatif disebut: suku/pesukuan, dan pebatinan), yang pengaturannya dikuasakan kepada pimpinan/datuk-datuk adat (induk, pucuk, batin). Pembagian dan/atau distribusi pengelolaan/kepemilikannya ke dalam lanskap fungsional di atas ditentukan melalui musyawarah ‘tali berpilin tiga’ yang diadakan oleh pimpinan adat. Hutan-tanah ulayat yang tidak didistribusikan/dialihkan kepada pribadi (anak-kemenakan suku/pebatinan), statusnya tetap sebagai tanah ulayat.

Unsur penting wilayah adat Melayu Riau adalah tanah itu sendiri dan hutan yang berada di atasbta. Dengan sendirinya, pola ruang wilayah adat mengikuti unsur kosmologis wilayah adat yaitu tanah untuk kehidupan dan hutan-tanah sebagai rumah bagi ‘spirit kemelayuan’ atau marwah.

Hutan-tanah bagi masyarakat Melayu Riau adalah ruang hidup (lebensraum) komunal dengan urutan fungsi sebagai berikut:

  • Penanda eksistensi dan marwah sebagai lambang tuah dan marwah, harkat dan martabat suatu kaum, suku dan puak. Masyarakat adat yang tidak memiliki hutan-tanah dianggap sebagai masyarakat “terbuang”, hidup menumpang dan oleh karena itu dipandang “malang”. Konsekuensinya orang Melayu wajib membela-pelihara hutan-tanahnya sebagai wujud dari penjagaan harkat, martabat, tuah dan marwah. Ungkapan adat:  Barangsiapa tidak berhutan-tanah–hilang tuah habislah marwah; Apabila hutan-tanah sudah hilang–hidup hina marwah terbuang.
  • Sumber falsafah dan dinamika kebudayaan: hutan-tanah dengan segala isinya adalah sumber etika dan nilai-nilai yang mewujudkan ”tunjuk ajar” dalam kehidupan sebagai penanda tanda orang memegang adat – alam dijaga, petuah diingat; tanda orang memegang amanah – pantang merusak hutan-tanah; tanda orang berfikiran panjang – merusak alam ia berpantang. Oleh karena itu, apabila hidup hendak senonoh –  hutan-tanah dijadikan contoh; apabila hidup hendak selamat – hutan-tanah jadikan ibarat; apabila hidup hendak berilmu – hutan-tanah jadikan guru; apabila hidup hendak terpuji – hutan-tanah disantuni.
  • Sumber nafkah. Hutan-tanah dengan segala isinya dijadikan sumber pemenuhan nafkah setiap makhluk. Asas ini mengharuskan bahwa pemanfaatan hutan-tanah dilakukan dengan afrif dan bijak, cermat dan hemat, supaya manfaatnya dapat berlanjut turun-temurun. Secara etik, ungkapan adat mengatakan:  makan jangan menghabiskan –minum jangan mengeringkan; kalau makan berpada-pada – kalau minum berhingga-hingga; apabila mengolah hutan-tanah – jaga-pelihara jangan memunah.

Selain daratan, wilayah adat di Riau adalah sungai. Sungai dipandang sakral karena mewakili unsur air bagi terbentuknya wilayah adat. Di sungai terdapat aturan yang cukup ketat karena keberadaan ruang kelola komunal di ruas sungai tertentu yang disebut sebagai lubuk larangan. Lubuk larangan adalah sebagian aliran air sungai yang tidak dibenarkan untuk di ambil ikannya dalam batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada kata sepakat oleh seluruh komponen masyarakat untuk membuka lubuk larangan untuk diambil ikannya dan dibatasi dalam waktu satu hari, kemudian ditutup kembali. 

SUSURI JUGA:  Legenda Gua Pelintung-Kota Dumai

Junaidi Budayawan Riau

Masyarakat terdiri dari sekumpulan individu yang selalu melakukan interaksi  dalam memenuhi keperluan hidupnya. Selain berinteraksi dengan sesama manusia, setiap individu akan berinteraksi dengan alam dan makhuk lainnya. Sebagai Homo Creativus, manusia terus berkreasi untuk menata kehidupan menuju lebih baik. Peradaban lahir dari hasil pemikiran manusia yang terus berkembang dari masa ke masa. Kekuatan akal dan pikiran manusia terus bekerja untuk mencari solusi dan cara agar hidup manusia lebih mudah di dunia ini. Peradaban berkaitan dengan perkembangan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peradaban merupakan tahapan dari perkembangan kebudayaan hingga mencapai kebudayaan yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan agung, tertib dan memuliakan manusia.  Secara etimologi kata peradaban atau civilization berasal dari istilah Latin “civitas” yang bermakna city atau kota.  Pada zaman dahulu kata ini digunakan untuk menjelaskan kemajuan masyarakat pada suatu kota. Albert Schweitzern menyatakan bahwa peradaban bermakna the sum total of all progress made by man every sphere of action and from every point of view in so far as the progress helps towards the spiritual perfecting of individuals as the of all Progress. Makna peradaban terus berkembang. Berbagai bangsa dan masyarakat bahkan memaknai peradaban secara berbeda berdasarkan pandangan, agama, ideologi dan lingkungannya.    Dari sudat pandangan fisik ada delapan karakteristik untuk menandai peradaban dalam perspektif barat, yakni perkembangan kota, tumbuhnya masyarakat beragama, munculnya kelas sosial dalam masyarakat, penghargaan terhadap seni dan bangunan, adanya pemerintahan yang teratur, tersedianya spesialisasi dalam pekerjaan, tradisi penulisan yang tinggi, dan terpenuhinya layanan publik. Bila kita melihat kedelapan penanda peradaban itu, maka kita dengan mudah menyatakan bahwa kita termasuk orang berperadaban.  Orang Melayu memandang kemajuan atau peradaban suatu kota dan masyarakat tidak hanya dari aspek fisik saja, seperti bangunan bandar yang indah, megah dan bertingkat. Orang Melayu memandang peradaban atau tamadun secara lebih mendalam. Tamadun dibangun atas asas agama, adat resam dan ilmu pengetahuan. Kemegahan kota bisa mencengangkan kita tetapi apakah pengelolaan kota itu berlandaskan pada sistem nilai agama untuk memuliakan manusia. Kemajuan kota bisa membuat masyarakatnya kaya secara finansial tetapi apakah pola interaksi masyarakatnya telah berlandaskan adat resam yang saling menghargai sebagai manusia. Perluasan pembangunan kota bisa terus terjadi tetapi apakah pembangunan itu berlandaskan prinsip keseimbangan lingkungan. Kota terus dipaksa tumbuh sesuai dengan kepentingan ekonomi tetapi apakah ilmu pengetahuan yang menjadi asas manusia dalam pembangunan kota.  Pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam peradaban karena pembangunan menghasilkan perubahan terhadap kemajuan umat manusia baik materi (tangible) maupun non-materi (intangible). Namun, sebagian besar dari kita memandang pembangunan hanya bersifat fisik sehingga kita memberikan perhatian yang lebih terhadap pembangunan gedung, jalan, jembatan, mal dan sebagainya. Adanya kecenderungan untuk melihat hasil pembagunan dari perspektif fisik saja merupakan akibat proses pembangunan dan peraadaban yang lebih mementingkan kemajuan ekonomi. Suatu masyarakat dianggap modern bila kemajuan ekonominya pesat meskipun secara moralitas masyarakat itu bejat. Kita benar-benar telah menjadi sangat materialistis sehingga kemajuan hanya kita ukur dengan indikator ekonomi.  Kita cenderung telah meninggalkan potensi spiritualitas yang terdapat dalam diri kita sehingga makna pembangunan yang bersifat progresif (maju) malah menuju regresif (mundur).  Sistem Nilai dalam Peradaban Misi peradaban mesti diarahkan kepada penguatan nilai-nilai positif yang terdapat dalam masyarakat. Perencanaan pembangunan jangan sampai terjebak dalam pembangunan yang hanya bersifat fisik. Jangan-jangan selama ini kita lebih berfokus kepada pembangunan gedung-gedung yang megah. Kemudian kita mengakui bahwa kita telah membangun peradaban. Bila kita lebih berfokus kepada peradaban yang bersifat fisik saja, maka kita kembali terjebak oleh peradaban yang tidak berpihak pada manusia. Peradaban seperti itu tidak akan menyentuh esensi peradaban yang bertumpu kepada nilai-nilai agama dan budaya.   Sesungguhnya peradaban dilahirkan berdasarkan ilmu pengetahuan. Berbagai peradaban di dunia ini digerakkan oleh ilmu pengetahuan. Ibnu Kaldum telah mengingatkan kita bahwa kekuatan ilmu tidak hanya prasyarat dan pelengkap kekuatan fisik, tetapi ilmu pengetahuan memberi arah dan makna kepada manusia dan bangsanya. Ini menegaskan betapa pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban.  Saat ini ada beberapa daerah atau kota yang menjadikan visi pembangunan kotanya sebagai kota yang berperadaban atau madani. Visi menjadi masyarakat madani bahkan menjadi mimpi besar bangsa Indonesia saat ini. Gagasan membangun masyarakat madani sangat mulia, ambisius, idealis, dan humanis. Kita berharap ini tidak hanya menjadi wacana politik yang menarik untuk dibincangkan tetapi sangat sulit untuk diwujudkan.  Dalam konteks peradaban Melayu atau tamadun Melayu penerapan sistem nilai menjadi sangat penting. Dalam masyarakat Melayu dikenal istilah “pantang larang” yang dijadikan dasar perilaku untuk melakukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Berbagai pantang larang ini sengaja dibuat untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam. Dalam masyarakat modern, pantang larang ini diwujudkan dalam bentuk undang-undang, hukum, peraturan dan berbagai ketentuan lainnya. Kelakukan manusia seperti “binatang politik” harus ditertibkan dengan berbagai aturan. Tanpa adanya aturan manusia akan hidup dengan sebebas-bebasnya. Bila suatu masyarakat hidup dengan sebebas-bebasnya maka, masyarakat itu sebenarnya bukan termasuk masuk masyarakat beradab.  Peradaban memuliakan manusia. Peradaban tidak menjadikan manusia korban, budak atau hamba dari kemajuan. Apakah program pembangun yang kita lakukan telah berlandaskan agama, adat resam dan ilmu pengetahuan untuk memuliakan manusia? Peradaban yang dilakukan harus mampu menegakkan tuah dan marwah agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Kita bertuah memiliki agama dan kita bermarwah memiliki nilai budaya.***

Tulisan ini disampaikan pada diskusi bulanan Lembaga Kajian Islam dan Peradaban di Gedung Graha Pena Riau, 14 Mei 2016.

Sumber : www.RIAUPOS.CO  


Punya Info menarik disekeliling Anda..? Kirimkan ke Alamat Email : (Lampirkan Data Diri Anda).

Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :

loading…

Leave a Comment